Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melihat persaingan sehat antar aplikator transportasi online menjadi salah satu skor penting untuk dibahas. Campur tangan regulator lebih-lebih pemerintah dibutuhkan agar tak ada pihak dikorbankan dan berdampak buruk kepada banyak pihak.

Ketua Harian Yayasan Institusi Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, kompetisi antar aplikator terkait dengan penentuan tarif tak boleh diperbolehkan karena bisa menuju monopoli atau kompetisi usaha tak sehat.

"Seperti praktek kartel. Jadi dua aplikator (Gojek dan Grab) duduk bersama untuk memastikan biaya bersama itu tak boleh karena itu melanggar undang-undang hal yang demikian," sebut Tulus dalam keterangan tertulis. Simak info perihal call center gojek disini.

Undang Undang (UU) yang dimaksud adalah UU Nomor 5 Tahun 1999 seputar Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tak Sehat. Kartel termasuk di dalamnya.

Jika bukan kartel, yang terjadi ketika ini berupa pemberian insentif (termasuk subsidi) jor-joran oleh aplikator kepada mitra pengemudi. Pada ketika yang sama, tarif terhadap masyarakat ditekan serendah mungkin.

Praktik perang biaya itu juga termasuk persaingan usaha tidak sehat dan cenderung bermotif monopoli. Sebab lazimnya ditujukan untuk mematikan pesaing dan berpotensi jangka pendek sehingga bisnis terancam tak berkelanjutan (sustainable).

"Dalam hal biaya semestinya ada keadilan biaya untuk driver, aplikator, dan konsumen," Tulus menegaskan.

Tulus sebelumnya telah mengobrol dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pesan KPPU tegas bahwa penentuan biaya jangan hingga terjadi pelanggaran sebagaimana diatur dalam UU Seputar Larangan Praktik Monopoli dan Kompetisi Usaha Tak Sehat.

Ketua Komisi V Fary Djami Francis mengatakan akan memanggil Menteri Perhubungan untuk membahas hal ini.

Menurutnya, pembahasan secara komprehensif perlu dilaksanakan meski belum ada pengakuan secara undang-undang bahwa ojek bukan alat transportasi publik.

"Melainkan kan fakta di lapangan masyarakat membutuhkan itu dan sudah kurang lebih 15 juta trip per hari dari transportasi kendaraan online roda dua," Fary menegaskan.

Tumbuhnya ojek online, menurutnya, memperlihatkan Pemerintah tak siap dalam hal infrastrutur transportasi. "Lama-lama orang memilih transportasi yang lebih aman, lebih nyaman. Fakta di lapangan masyarakat memilih ojek online sebab door to door," imbuhnya.

Ketika ini, hemat Fary, fasilitas yang tersedia lewat aplikasi online itu lah pilihan terbaik dari masyarakat. "Itu bahkan masyarakat yang menyediakan," imbuhnya.